MukoJambi.Com, Tanjabtim – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1,18 triliun atau 100,67 persen dari target pada tahun anggaran 2025, dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sidang paripurna DPRD. Di saat yang sama, delapan agenda pembangunan berbasis desa mulai didorong sebagai fondasi pemerataan di awal periode kepemimpinan 2025–2029 dengan visi “MERATA”.
Bupati Tanjabtim Dillah Hikmah Sari melalui Wakil Bupati Muslimin menegaskan, LKPJ ini menjadi bentuk akuntabilitas publik sekaligus gambaran capaian kinerja pemerintah daerah selama tahun pertama kepemimpinan.
“Ini adalah pijakan awal untuk memastikan pembangunan berjalan merata dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dari sisi belanja, realisasi mencapai Rp1,09 triliun atau 93,98 persen, dengan dominasi belanja operasi sebesar Rp784,80 miliar. Sementara itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tercatat Rp80,91 miliar.
Namun, di balik capaian keuangan yang melampaui target, pertumbuhan ekonomi masih belum sepenuhnya memenuhi harapan. Realisasi pertumbuhan hanya mencapai 4,75 persen dari target 4,97 persen. Meski begitu, ketimpangan ekonomi justru menunjukkan perbaikan dengan indeks gini di angka 0,24, lebih baik dari target 0,31.
Di sektor lain, sejumlah indikator mencatat hasil positif. Indeks daya saing infrastruktur tercapai 100 persen, indeks kualitas lingkungan hidup berada di angka 73,62 poin (101,49 persen), serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedikit melampaui target di angka 71,28.
Sebagai arah pembangunan, Pemkab Tanjabtim mengusung delapan agenda “Desaku” yang menjadi strategi pemerataan berbasis desa. Program tersebut meliputi pembangunan infrastruktur (Lancar Desaku), penguatan keamanan dan penerangan (Terang Desaku), penyediaan air bersih (Bening Desaku), pelestarian lingkungan (Hijau Desaku), pemberdayaan pemuda (Ramai Desaku), akses pendidikan (Cerdas Desaku), peningkatan layanan kesehatan (Bahagia Desaku), serta penguatan nilai keagamaan (Agamis Desaku).
Meski demikian, pemerintah daerah juga mengakui masih adanya keterbatasan dalam pelaksanaan pembangunan. Faktor waktu, sumber daya manusia, hingga kemampuan pembiayaan menjadi kendala yang berdampak pada belum optimalnya pemenuhan seluruh harapan masyarakat.
“Masih ada yang perlu kita benahi bersama. Kritik dan saran menjadi bagian penting untuk perbaikan ke depan,” kata Muslimin.
Ia juga menegaskan bahwa dokumen LKPJ yang disampaikan saat ini baru berupa gambaran umum, sementara rincian lengkap telah diserahkan kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut.
Di akhir penyampaian, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan atas dukungan selama tahun pertama kepemimpinan, sekaligus membuka ruang evaluasi untuk memperkuat implementasi visi “MERATA” ke depan dengan fokus pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Sap).
Tahun Perdana “MERATA”, Pendapatan Tembus Rp1,18 T, 8 Program Desa Digenjot – Ekonomi Masih Jadi PR”
