PAD Turun, SILPA Dipertanyakan, Jembatan Putus Mendesak
MukoJambi.com, Tanjabtim – Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) Tahun Anggaran 2026 mulai memasuki fase krusial.
Pada Paripurna Pandangan Umum Fraksi sejumlah fraksi DPRD Tanjabtim menilai perubahan anggaran tidak boleh sekadar menggeser angka pendapatan dan belanja, tetapi harus mampu menjawab persoalan konkret yang dihadapi masyarakat, Selasa ( 15/9/26).
Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengungkap sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan jawaban serius Pemerintah Kabupaten Tanjabtim, mulai dari penurunan pajak daerah, kemandirian fiskal, penggunaan SILPA, efektivitas belanja, infrastruktur, hingga penanganan korban kebakaran dan kualitas udara.
Fraksi PAN, Golkar, NasDem, Demokrasi Keadilan dan Gerindra memberikan catatan berbeda, namun bermuara pada tuntutan yang sama, Anggaran daerah harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
PAD Dipertanyakan, Kemandirian Fiskal Jadi Sorotan
Fraksi NasDem menjadi salah satu fraksi yang menyoroti tajam struktur pendapatan daerah dalam RAPBD Perubahan 2026.
NasDem mencermati PAD sebesar Rp107,167 miliar tidak mengalami perubahan. Di sisi lain, target pajak daerah disebut mengalami penurunan dari sekitar Rp41,431 miliar.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan pemerintah daerah menjaga stabilitas pendapatan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal.
NasDem meminta pemerintah menjelaskan langkah konkret mengatasi penurunan pajak daerah. Sebab, apabila sumber PAD melemah sementara kebutuhan belanja terus meningkat, ruang fiskal daerah berpotensi semakin terbatas.
Persoalan serupa juga menjadi perhatian Fraksi Golkar. Ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dinilai masih menjadi tantangan bagi Tanjabtim.
Golkar mendorong optimalisasi PAD melalui digitalisasi, pemutakhiran data, pengawasan, optimalisasi aset daerah dan peningkatan kinerja BUMD.
Bagi Golkar, kemandirian fiskal tidak boleh hanya menjadi target tahunan dalam dokumen anggaran, tetapi harus menjadi agenda serius pemerintah daerah.
Belanja Naik, DPRD Minta Bukti Manfaatnya
Di sisi belanja, NasDem mencatat adanya peningkatan sekitar Rp41,85 miliar, dari semula Rp918,53 miliar menjadi Rp960,38 miliar.
Kenaikan tersebut langsung dikaitkan dengan pertanyaan mendasar: seberapa besar tambahan anggaran itu benar-benar berdampak terhadap masyarakat?
NasDem meminta pemerintah memastikan setiap kenaikan belanja memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Bahkan, fraksi tersebut menilai diperlukan analisis cost-benefit agar peningkatan belanja tidak berubah menjadi pemborosan tanpa hasil nyata.
Pandangan ini sejalan dengan Fraksi Golkar yang menegaskan bahwa persoalan APBD bukan hanya berapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat.
Golkar mengingatkan agar jangan sampai serapan anggaran tinggi, tetapi manfaat yang dirasakan masyarakat justru rendah.
SILPA Tak Boleh Jadi Cermin Lemahnya Perencanaan
SILPA juga menjadi salah satu titik kritis dalam pandangan Fraksi Golkar dan PAN.
Golkar mengingatkan bahwa SILPA memang bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Namun, apabila SILPA terbentuk akibat program tidak terlaksana, tender gagal, keterlambatan pekerjaan atau lemahnya perencanaan, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi.
Persoalannya sederhana tetapi fundamental: uang rakyat tersedia, tetapi program yang seharusnya dinikmati masyarakat justru tidak terlaksana.
PAN juga meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai mekanisme serta peruntukan penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya dalam struktur pembiayaan daerah.
Pengelolaan pembiayaan diminta dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan memperjelas manfaat konkretnya.
Dana Korban Kebakaran Ditagih Kepastiannya
Fraksi NasDem membawa persoalan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat, yakni pencairan dana stimulan bagi korban kebakaran.
NasDem mempertanyakan posisi dokumen Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) korban kebakaran di Lagan Tengah, Nipah Panjang dan Nibung Putih.
Fraksi tersebut meminta pemerintah menjelaskan apakah dokumen masih berada pada tahap verifikasi internal BPBD atau sudah masuk ke BPKAD untuk proses penerbitan SP2D.
Yang menjadi pertanyaan utama adalah kapan dana stimulan maksimal Rp10 juta tersebut benar-benar diterima para korban?
NasDem menilai kebutuhan masyarakat untuk kembali membangun hunian tidak dapat menunggu terlalu lama.
Jembatan Putus, Pemerintah Diminta Bergerak Darurat
Persoalan infrastruktur juga mendapat sorotan serius.
NasDem menyoroti jembatan penghubung RT 26 Dusun Karya Bhakti, Desa Lagan Tengah dengan Desa Lagan Ulu yang menjadi akses penting masyarakat sekaligus jalur anak-anak menuju sekolah.
Tiang penyangga jembatan disebut patah dan terputus dari fondasi akibat pengikisan dasar sungai (scouring) serta penurunan daya dukung tanah.
Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penanganan darurat.
NasDem meminta pemerintah memprioritaskan belanja modal untuk membangun kembali tiang beton jembatan tersebut. Langkah cepat dinilai penting untuk mencegah risiko yang lebih besar terhadap keselamatan masyarakat.
Polusi Asap dan Kekeringan Ikut Masuk Meja DPRD
Sementara Fraksi PAN menyoroti kondisi lingkungan yang dinilai semakin mengkhawatirkan di tengah musim kemarau dan polusi asap.
PAN meminta pemerintah melalui dinas terkait mengambil tindakan preventif terhadap anak sekolah. Jika kualitas udara telah mencapai kondisi tidak sehat, kebijakan meliburkan sekolah dinilai perlu dipertimbangkan.
PAN juga meminta penyediaan masker gratis bagi masyarakat serta imbauan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.
Tidak hanya asap, kekeringan juga menjadi perhatian. Pemerintah diminta memantau sekaligus membantu ketersediaan air bersih bagi masyarakat di wilayah yang mengalami kekurangan air.
Infrastruktur, Pertanian, Pendidikan dan Kesehatan Diminta Jadi Prioritas
Fraksi Golkar menilai karakteristik Tanjabtim sebagai daerah yang luas, memiliki kawasan rawa dan pesisir serta jarak antarkawasan yang relatif jauh membutuhkan pembangunan infrastruktur secara konsisten.
Jalan kabupaten, jalan penghubung antarkecamatan, akses menuju sentra produksi, jembatan, drainase, air bersih dan infrastruktur wilayah pesisir diminta mendapat perhatian lebih besar.
Golkar juga meminta daftar lokasi prioritas pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur yang dibiayai melalui APBD Perubahan 2026 dibuka secara transparan.
Di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, kebijakan anggaran diminta tidak berhenti pada bantuan sesaat. Pemerintah didorong membangun ekosistem ekonomi yang mampu meningkatkan produksi, akses pasar dan nilai tambah masyarakat.
Sementara di sektor pendidikan dan kesehatan, anggaran diminta tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas guru, pemerataan tenaga pendidik, fasilitas pembelajaran, perlindungan anak serta pemerataan tenaga dan pelayanan kesehatan.
Demokrasi Keadilan: APBD Harus Terukur
Fraksi Demokrasi Keadilan menekankan pentingnya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi.
Fraksi tersebut meminta perubahan target PAD, pendapatan transfer dan sumber pendapatan lainnya dijelaskan secara rinci.
Target pendapatan harus realistis dan terukur, sementara setiap perubahan belanja harus diarahkan kepada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Demokrasi Keadilan menegaskan keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari tingkat serapan anggaran. Ukuran sebenarnya adalah dampak yang dirasakan masyarakat.
Gerindra Dorong Program Menyentuh Masyarakat
Fraksi Gerindra meminta seluruh OPD dan instansi terkait menyiapkan dokumen secara lengkap untuk mendukung pembahasan APBD Perubahan 2026 agar proses pembahasan berjalan berkualitas dan terukur.
Gerindra juga meminta perubahan anggaran mengutamakan program yang menyentuh langsung masyarakat dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan yang tersisa pada 2026.
Program yang telah direncanakan dalam APBD murni 2026 juga diminta tetap menjadi perhatian, terutama yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat dan visi-misi pembangunan melalui MERATA 2024–2029.
Ujian Pemerintah Ada pada Implementasi
Pada prinsipnya, Fraksi Golkar menyatakan dapat menerima Nota Keuangan Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, penerimaan tersebut disertai catatan agar seluruh angka, program dan kegiatan dalam perubahan APBD dibahas secara cermat dan mendalam.
Dari berbagai pandangan fraksi tersebut, terlihat bahwa tantangan terbesar APBD Perubahan Tanjabtim 2026 bukan semata menyusun ulang postur anggaran.
Tantangan sesungguhnya adalah memastikan anggaran yang disepakati benar-benar berubah menjadi jalan yang lebih baik, jembatan yang aman, pelayanan publik yang berkualitas, bantuan yang tepat waktu, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan kata lain, APBD bukan sekadar angka di atas kertas. Ukuran keberhasilannya akan terlihat dari seberapa jauh masyarakat merasakan manfaatnya. ( Red ).
APBD Perubahan Tanjabtim 2026 Disorot
