MukoJambi.Com, Tanjabtim – Komisi I DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi menyampaikan laporan hasil pembahasan LKPJ Bupati Tanjabtim Tahun 2025 dengan sederet catatan penting terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Laporan tersebut dibacakan oleh Tri Astuti Handayani dalam rapat paripurna DPRD setelah melalui pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD terkait.
Dalam laporannya, Komisi I menyoroti perlunya penguatan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Dukcapil, terutama terkait infrastruktur sistem informasi serta penggantian alat cetak dan perekaman KTP yang dinilai perlu pembaruan.
“Komisi I meminta adanya dukungan anggaran untuk menunjang sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan agar pelayanan masyarakat lebih optimal,” ungkap Tri Astuti Selasa (28/4/26).
Selain itu, persoalan batas wilayah yang berkaitan dengan kawasan Cagar Alam Taman Nasional Berbak juga menjadi perhatian serius. Badan Kesbangpol diminta segera menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.
Komisi I juga mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk merancang pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat pelayanan masyarakat yang modern, efektif, dan transparan.
Tak hanya itu, forum Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan juga dinilai perlu diperkuat guna memastikan perusahaan ikut berkontribusi terhadap kebutuhan masyarakat sekitar.
Di sektor penanggulangan kebakaran, Satpol PP dan Damkar direkomendasikan meningkatkan sosialisasi bahaya kebakaran hingga tingkat desa dan RT, termasuk penyediaan APAR sebagai langkah tanggap darurat.
Komisi I juga menyoroti nasib tenaga non-ASN yang belum terakomodasi dalam PPPK paruh waktu. BKPSDMD diminta memperjelas status mereka agar tidak menimbulkan ketidakpastian.
Untuk Dinas Kominfo, DPRD menekankan pentingnya pemerataan jaringan internet hingga pelosok desa serta penanganan serius terhadap wilayah blank spot yang masih menjadi kendala pelayanan publik.
“Jaringan komunikasi dan internet saat ini menjadi kebutuhan utama masyarakat. Pemerataan akses digital harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Sementara itu, BPBD diminta memperkuat mitigasi bencana, pelatihan masyarakat, serta perawatan rutin peralatan kebencanaan agar siap digunakan sewaktu-waktu.
Di bidang perhubungan, rehabilitasi pelabuhan apung dan pembangunan jalur pelabuhan barang atau tol laut juga masuk dalam rekomendasi strategis guna memperkuat konektivitas daerah.
Komisi I turut meminta seluruh kecamatan meningkatkan pengawasan kedisiplinan ASN, khususnya tenaga kesehatan dan guru, serta mengurangi kegiatan seremonial yang dianggap membebani anggaran.
Melalui laporan ini, DPRD berharap seluruh rekomendasi dapat menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah ke depan. (Sap).
Komisi I DPRD Tanjabtim Evaluasi LKPJ Bupati Ta 2025
