MukoJambi.Com, Tanjabtim – Komisi II DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyampaikan laporan hasil pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2025 dengan menyoroti berbagai sektor strategis, mulai dari ketahanan pangan, perkebunan, infrastruktur, hingga pelayanan masyarakat, Selasa (28/4/26).
Setelah melalui rapat pembahasan bersama TAPD dan sejumlah OPD terkait, Komisi II memberikan sejumlah catatan penting serta rekomendasi yang dinilai krusial untuk mendukung keberhasilan program pembangunan daerah dan visi misi Bupati.
Di sektor ketahanan pangan, Komisi II meminta Dinas Ketahanan Pangan lebih fokus meningkatkan distribusi beras SPHP bersama Bulog agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.
Sementara itu, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) mendapat apresiasi atas kinerjanya menghadapi efisiensi anggaran tahun 2025. Meski demikian, Komisi II tetap menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dan komunikasi bersama Bappeda, OPD terkait, serta DPRD dalam menyusun pembangunan prioritas daerah.
Untuk Dinas Perkebunan dan Peternakan, Komisi II mendorong agar sosialisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) lebih masif dilakukan kepada masyarakat. Langkah ini dinilai penting agar petani sawit memahami persyaratan program dan mampu meremajakan kebun tua dengan benih unggul secara maksimal.
Tak hanya itu, Komisi II juga menyoroti kinerja Sekretariat Daerah agar seluruh kepala bagian lebih optimal dalam menjalankan program visi dan misi Bupati.
Di bidang infrastruktur, Dinas PUPR diminta memperkuat komunikasi dengan Komisi II, khususnya terkait kebutuhan masyarakat agar aspirasi pembangunan dapat segera diakomodasi.
Sorotan lain datang untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang didorong menambah Penerangan Jalan Umum (PJU) guna meningkatkan mobilitas dan keamanan masyarakat pada malam hari.
Pada sektor perikanan, Komisi II menekankan pentingnya sosialisasi program bantuan kepada nelayan desa serta meminta transparansi penuh dalam pengadaan kapal perikanan guna menghindari polemik publik, terutama terkait pemahaman teknis spesifikasi kapal.
Bappeda juga diminta mempererat komunikasi dengan DPRD untuk memastikan program pembangunan “MERATA” benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Sedangkan Balitbangda direkomendasikan lebih aktif mensosialisasikan program-program yang melibatkan masyarakat agar manfaat riset dan inovasi daerah dapat dirasakan secara luas.
Melalui berbagai rekomendasi tersebut, Komisi II berharap seluruh OPD dapat meningkatkan kinerja, transparansi, dan sinergi demi percepatan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang lebih merata dan berpihak kepada masyarakat. (Sap).
Komisi II DPRD Tanjabtim Soroti Distribusi Beras, PSR Sawit hingga PJU dalam LKPJ Bupati 2025
