MukoJambi.Com, Tanjabtim – Komisi III DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyampaikan laporan hasil pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2025 dengan sederet catatan tajam dan rekomendasi strategis terhadap berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, hingga tenaga kerja.
Laporan yang disampaikan oleh Firmansyah dalam rapat paripurna itu menegaskan bahwa Komisi III telah melakukan pembahasan bersama TAPD dan OPD sebelum merumuskan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah, Selasa (28/4/26).
Dalam sektor pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Komisi III menyoroti pentingnya peningkatan sosialisasi program KB pria serta penguatan edukasi pencegahan stunting kepada orang tua agar penanganan stunting berjalan maksimal.
Sorotan besar juga diarahkan kepada RSUD Nurdin Hamzah. Komisi III meminta rumah sakit daerah tersebut segera membenahi pelayanan ambulans, menghapus aset ambulans yang sudah tak layak, mengganti alat kesehatan usang, mengoptimalkan sistem informasi kesehatan, meningkatkan standar pelayanan publik, melengkapi sarana prasarana sesuai standar nasional, serta menambah layanan psikologi bagi korban kekerasan.
Di sektor lingkungan hidup, persoalan sampah menjadi perhatian serius. Komisi III mendesak Dinas Lingkungan Hidup lebih aktif dalam pengawasan sampah di kecamatan, menambah armada persampahan hingga pelosok desa, serta mendorong tambahan anggaran sebesar 3 persen guna menuntaskan persoalan persampahan daerah.
Untuk Dinas Kesehatan, Komisi III menekankan penambahan alat pemeriksaan Tuberkulosis (TB) di seluruh puskesmas, pengaktifan alat TB di Kecamatan Nipah Panjang, optimalisasi dana UHC, pembaruan alat kesehatan usang, serta peningkatan monitoring pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
Di bidang pendidikan, evaluasi Komisi III terbilang luas, mulai dari pengawasan guru yang jarang masuk di Kecamatan Sadu, penyelesaian NISN siswa, penanganan anak putus sekolah, distribusi seragam gratis, kekurangan mebeler, kebutuhan rehabilitasi sekolah, pemerataan tenaga pendidik, hingga penguatan pengawasan sekolah berdasarkan rasio kebutuhan pengawas.
Sektor tenaga kerja dan transmigrasi juga tak luput dari evaluasi. Komisi III mendorong peningkatan bantuan pusat, kerja sama dengan Baznas dan CSR, modernisasi pelatihan kerja di BLK, pemerataan program pelatihan berbasis zonasi, serta optimalisasi penyelesaian persoalan tenaga kerja.
Sementara itu, pada sektor pariwisata, Komisi III meminta penambahan fasilitas penunjang destinasi baru, penguatan sarana wisata yang telah ada, serta peningkatan kontribusi sektor wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam urusan perdagangan dan koperasi, DPRD meminta pengawasan koperasi aktif dan nonaktif diperketat, pembinaan koperasi Merah Putih ditingkatkan, pemerataan bantuan UKM diperbaiki, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan didorong menaikkan target PAD dan mempercepat pembangunan pasar permanen di setiap kecamatan.
Selain itu, Komisi III juga merekomendasikan agar kegiatan MTQ kembali digelar serta bantuan hibah rumah ibadah dapat disalurkan lebih merata hingga ke desa-desa.
Melalui laporan ini, Komisi III menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan instrumen evaluasi nyata agar pemerintahan daerah lebih responsif, efektif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat Tanjung Jabung Timur. (Sap).
Komisi III DPRD Tanjabtim Bedah LKPJ 2025, Dari Stunting, Sampah hingga Pendidikan Jadi Sorotan Keras
