Mukojambi.com, Tanjabtim – Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2027 diwarnai beragam catatan kritis dari fraksi-fraksi DPRD.
Meski seluruh fraksi pada prinsipnya menyetujui dokumen tersebut untuk dibahas ke tahap selanjutnya, sejumlah persoalan strategis menjadi perhatian, mulai dari penurunan pendapatan daerah, besarnya SILPA, hingga efektivitas belanja daerah.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyoroti masih besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang diasumsikan mencapai Rp40 miliar. Menurut PAN, kondisi tersebut perlu dijelaskan pemerintah daerah, mengingat proyeksi pendapatan daerah justru mengalami penurunan, mengapa masih terdapat SILPA yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah.
Selain itu, PAN juga meminta penjelasan mengenai rencana penyertaan modal sebesar Rp1 miliar pada tahun 2027, termasuk kegiatan yang akan dibiayai agar tidak menjadi beban fiskal di masa mendatang.
Di sisi lain, PAN mengapresiasi target kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 3,6 persen atau sekitar Rp3,85 miliar dibanding APBD murni 2026. Namun, fraksi tersebut menilai pemerintah masih perlu mengoptimalkan pengelolaan aset daerah dan memperbaiki tata kelola keuangan guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
PAN juga meminta penjelasan atas turunnya pendapatan transfer sebesar 1,89 persen atau sekitar Rp14,59 miliar.
Dalam sektor belanja, PAN mengingatkan agar anggaran lebih difokuskan pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta mengendalikan belanja pegawai dan belanja rutin agar ruang fiskal untuk pelayanan publik tetap terjaga.
Selain itu, PAN berharap penyusunan KUA-PPAS selaras dengan hasil Musrenbang, Renja OPD, pokok-pokok pikiran DPRD, serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sehingga pembangunan berjalan terarah dan terukur.
Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas penyusunan KUA-PPAS 2027 yang dinilai telah disesuaikan dengan arah pembangunan daerah dan kondisi fiskal.
Meski demikian, Golkar menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD. Fraksi ini mendorong optimalisasi penerimaan daerah melalui peningkatan pelayanan pajak dan retribusi, digitalisasi sistem pemungutan, optimalisasi aset daerah, serta mendorong investasi yang mampu meningkatkan pendapatan daerah.
Golkar juga meminta agar belanja daerah benar-benar diarahkan pada program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Belanja aparatur diminta tetap proporsional agar ruang fiskal pembangunan semakin besar.
Di sektor infrastruktur, Golkar menekankan pentingnya pemerataan pembangunan jalan, jembatan, irigasi, air bersih, serta infrastruktur pendukung ekonomi, terutama di wilayah pedesaan dan pesisir. Fraksi ini juga mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berbasis data.
Pada akhirnya, Fraksi Golkar menerima KUA-PPAS 2027 untuk dibahas lebih lanjut dengan harapan seluruh rekomendasi yang disampaikan menjadi perhatian pemerintah daerah.
Demokrasi Keadilan Minta Efisiensi Tanpa Mengurangi Pelayanan Publik
Fraksi Demokrasi Keadilan menilai arah kebijakan KUA-PPAS 2027 telah tepat karena memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Namun, fraksi ini mengingatkan pemerintah agar lebih kreatif mencari sumber pendapatan alternatif di tengah penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
Fraksi Demokrasi Keadilan juga meminta target pendapatan disusun secara realistis, meningkatkan PAD melalui digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi, memperkuat perencanaan anggaran, serta mengevaluasi belanja yang bersifat seremonial maupun perjalanan dinas yang tidak mendesak.
Menurut fraksi tersebut, kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik maupun program yang menyentuh masyarakat kecil.
Gerindra Dukung Program Prioritas Bupati dan Program Presiden.
Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi atas penyampaian KUA-PPAS 2027 dan meminta seluruh OPD menyiapkan dokumen pendukung sebelum pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD.
Gerindra berharap APBD 2027 benar-benar diarahkan untuk menuntaskan visi dan misi Bupati Tanjung Jabung Timur melalui slogan Merata.
Selain itu, Gerindra menyatakan dukungan terhadap program peningkatan ekonomi masyarakat, penurunan angka kemiskinan, serta program nasional Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Koperasi Merah Putih agar mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah.
Fraksi Partai NasDem mengapresiasi penyampaian nota pengantar KUA-PPAS 2027 sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap amanat peraturan perundang-undangan.
Namun, NasDem meminta penjelasan rinci mengenai penyebab proyeksi pendapatan daerah yang turun 1,22 persen dibanding APBD 2026. Fraksi tersebut juga meminta pemerintah memaparkan strategi konkret untuk meningkatkan PAD, khususnya dari sektor pajak dan retribusi yang ditargetkan naik 3,60 persen.
Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi NasDem menyatakan menerima KUA-PPAS 2027 untuk dibahas pada tahap selanjutnya serta berharap seluruh masukan fraksi dapat ditindaklanjuti demi menghasilkan APBD yang pro-rakyat, transparan, dan akuntabel. ( Tim ).
Bukan Sekadar Setuju, Fraksi DPRD Tanjabtim “Kuliti” KUA-PPAS 2027 dengan Beragam Catatan
