MukoJambi.Com, Tanjabtim – Di tengah suasana hangat Idul Fitri 1447 Hijriah, DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Zilawati.
Secara umum, seluruh fraksi menyatakan menerima LKPJ 2025 untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Namun, di balik apresiasi yang disampaikan, sejumlah catatan kritis turut mengemuka, mulai dari infrastruktur dasar hingga efektivitas pengelolaan anggaran daerah.
Fraksi PAN memberikan apresiasi terhadap langkah awal pemerintah daerah dalam menjalankan visi “Merata” sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029. Meski begitu, mereka menyoroti masih banyaknya jalan penghubung antar desa yang rusak, belum meratanya akses listrik, serta perlunya peningkatan layanan air bersih dan pengelolaan sampah.
Tak hanya itu, Fraksi PAN juga menekankan pentingnya pembinaan generasi muda, sinkronisasi program pendidikan, serta keberlanjutan layanan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC). Sorotan tajam juga diarahkan pada besarnya SILPA tahun 2025 yang mencapai Rp80,9 miliar, yang dinilai mencerminkan perlunya perencanaan anggaran lebih matang.
Sementara itu, Fraksi Gerindra mengapresiasi penyampaian nota pengantar LKPJ oleh pemerintah daerah, namun meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyiapkan data dan dokumen secara lengkap untuk pembahasan lanjutan. Fraksi ini juga menyoroti tingginya realisasi belanja operasional dan belanja modal yang perlu dijelaskan secara rinci, termasuk dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Gerindra turut mempertanyakan tingginya SILPA yang dinilai masih berulang setiap tahun. Isu lain yang ikut disorot antara lain realisasi program “Merata”, persoalan di Bank Jambi, serta dukungan pemerintah daerah terhadap program nasional.
Fraksi NasDem menyoroti adanya kesamaan angka antara pendapatan transfer dan realisasi belanja daerah yang dinilai perlu klarifikasi lebih lanjut. Mereka juga mempertanyakan capaian penurunan angka kemiskinan, progres pengembangan Pelabuhan Muara Sabak, serta implementasi efisiensi belanja daerah sesuai arahan pemerintah pusat.
Di sisi lain, Fraksi Demokrasi Keadilan menilai pemerintah daerah telah berupaya maksimal dalam penyerapan anggaran. Namun, mereka menekankan pentingnya pemerataan hasil pembangunan agar benar-benar dirasakan masyarakat.
Fraksi ini juga mendorong peningkatan kualitas perencanaan, optimalisasi pendapatan daerah, serta pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif di luar APBD. Mereka menegaskan bahwa LKPJ harus menjadi instrumen evaluasi yang objektif, bukan sekadar formalitas administratif.
Dengan berbagai catatan yang disampaikan, DPRD berharap pembahasan lanjutan LKPJ 2025 dapat menghasilkan rekomendasi konkret guna mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan. (Sap).
Dibanjiri Apresiasi, Tapi Sarat Catatan: Fraksi DPRD ‘Bedah’ LKPJ 2025, dari Jalan Rusak hingga SILPA Rp80,9 Miliar
