Mukojambi.com, Tanjabtim – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera menyelesaikan persoalan tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) di wilayah seberang serta memprioritaskan perbaikan jalan menuju sentra pertanian. Dua persoalan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya nelayan dan petani.
Sikap itu disampaikan Fraksi Gerindra dalam Pendapat Akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRD.
Fraksi Gerindra meminta Dinas Perdagangan segera mencarikan solusi atas perbedaan harga BBM di sejumlah wilayah, terutama kawasan seberang mulai dari Sungai Jeruk hingga Sungai Benuh. Menurut fraksi tersebut, kelangkaan solar membuat harga di tingkat nelayan dan petani mencapai sekitar Rp20 ribu per liter sehingga membebani biaya produksi masyarakat.
Selain persoalan BBM, Gerindra juga mendesak Dinas PUPR memprioritaskan perbaikan jalan utama dari Pelabuhan Parit III Sungai Jeruk menuju Desa Sungai Benuh, terutama ruas Simpang Datuk yang menjadi akses utama menuju kawasan pertanian. Infrastruktur tersebut dinilai sangat penting untuk mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional sekaligus memperlancar distribusi hasil pertanian masyarakat.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra melihat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan, dan Dinas Perdagangan diminta melibatkan masyarakat sebagai pemasok bahan baku program tersebut.
Menurut perhitungan Fraksi Gerindra, apabila terdapat 10 dapur MBG dengan anggaran sekitar Rp500 juta setiap bulan, maka perputaran uang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat mencapai sekitar Rp60 miliar setiap tahun. Dana yang berasal dari pemerintah pusat tersebut diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus membantu menurunkan angka stunting dan kemiskinan.
Fraksi Gerindra juga meminta Dinas Perikanan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengupayakan bantuan pompong bagi nelayan. Sementara Dinas Pendidikan bersama Dinas Sosial didorong mencari solusi agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap dapat mengenyam pendidikan melalui sekolah rakyat maupun program pendidikan lainnya.
Di bidang kesehatan, seluruh puskesmas diminta meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam penginputan data kepesertaan BPJS UHC agar seluruh masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan sesuai visi dan misi Bupati.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Gerindra turut mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Badan Anggaran DPRD atas pembahasan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit BPK. Fraksi ini menilai realisasi anggaran berjalan cukup baik dan berharap pemerintah mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih sembilan kali berturut-turut.
Di akhir pandangannya, Fraksi Gerindra menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Fraksi tersebut juga mendukung seluruh rekomendasi Badan Anggaran DPRD untuk segera ditindaklanjuti demi mewujudkan pembangunan yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (***).
Gerindra Dorong Perbaikan Jalan Pertanian dan Atasi BBM Mahal di Wilayah Seberang Tanjab Timur
