Mukojambi.com, Tanjantim – Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Namun, persetujuan tersebut bukan tanpa catatan.
Di balik kata “setuju”, Fraksi Golkar justru menyelipkan sejumlah pesan keras kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar APBD 2027 tidak berhenti sebatas angka besar dalam dokumen anggaran, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Salah satu sorotan utama Golkar adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi ini meminta pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan sumber pendapatan yang sudah ada, tetapi secara serius melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap seluruh sumber pendapatan yang sah.
“Peningkatan PAD harus dilakukan tanpa memberikan beban berlebihan kepada masyarakat dan dunia usaha,” demikian salah satu poin sikap Fraksi Golkar dalam pendapat akhirnya terhadap KUA-PPAS 2027, Selasa ( 11/8/26 ).
Dibalik itu Golkar mendorong perbaikan sistem pendataan wajib pajak dan retribusi, peningkatan kualitas pelayanan serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Pesan ini menjadi penting karena kekuatan fiskal daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menggali potensi pendapatan yang selama ini belum maksimal.
Fraksi Golkar menegaskan, seluruh potensi pendapatan daerah harus dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel agar mampu memperkuat kapasitas fiskal Tanjabtim.
Tidak hanya pendapatan, Fraksi Golkar juga menyoroti arah belanja daerah. Golkar menegaskan bahwa ukuran keberhasilan APBD bukan semata-mata seberapa besar anggaran yang berhasil dibelanjakan, tetapi seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Belanja daerah, menurut Golkar, harus diarahkan kepada program dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung dan terukur. Sementara belanja aparatur diminta dikelola secara proporsional agar tidak terlalu banyak menggerus ruang fiskal untuk pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dengan kata lain, serapan anggaran tinggi tidak otomatis berarti APBD berhasil.
Pemerintah daerah dituntut memastikan setiap rupiah anggaran memiliki output dan outcome yang jelas.
Infrastruktur Jangan Dibangun Asal Jadi
Sektor infrastruktur juga menjadi perhatian serius Fraksi Golkar. Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan kabupaten, jembatan, drainase, jaringan irigasi, sarana air bersih, fasilitas pendidikan hingga fasilitas kesehatan diminta tetap menjadi prioritas APBD 2027.
Golkar mengingatkan pentingnya pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pedesaan dan pesisir. Pasalnya, ketimpangan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan akses masyarakat terhadap pelayanan publik, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi.
Yang menarik, Golkar tidak hanya meminta pembangunan infrastruktur diperbanyak.
Kualitas pekerjaan dan pengawasan proyek justru ikut disorot.
Fraksi Golkar mengingatkan agar pembangunan memiliki umur manfaat yang panjang dan tidak berubah menjadi beban anggaran baru pada tahun-tahun berikutnya akibat pekerjaan yang buruk atau minim pengawasan. Pesan tersebut mengandung makna bahwa pembangunan tidak boleh sekadar mengejar jumlah proyek dan besaran serapan anggaran, sementara kualitas hasil pekerjaan terabaikan.
Dimana pada sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan hingga Kelautan Diminta Diperkuat sebagai daerah yang memiliki potensi besar, Maka Fraksi Golkar meminta pemerintah memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor tersebut.
Penguatan ketahanan pangan juga dinilai penting, terlebih di tengah ancaman perubahan iklim dan berbagai risiko yang dapat memengaruhi produktivitas masyarakat. Artinya, APBD 2027 diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat sektor ekonomi yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Sementara di sektor pendidikan, Fraksi Golkar meminta pemerintah memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
Pemerataan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi tenaga pendidik serta akses pendidikan bagi masyarakat harus menjadi perhatian. menurut Golkar, merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia Tanjung Jabung Timur yang berkualitas dan mampu bersaing.
Hal serupa juga disampaikan untuk sektor kesehatan. Dimana ketersediaan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, pelayanan ibu dan anak serta program promotif dan preventif harus mendapatkan perhatian. Termasuk percepatan penurunan angka stunting yang dinilai harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan perangkat daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Selain itu Fraksi Golkar juga menyoroti tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas anggaran. Dimana setiap program diminta disusun berbasis data, berdasarkan kebutuhan masyarakat serta memiliki indikator kinerja yang jelas.
Adapun penggunaan APBD harus berpegang pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Golkar bahkan meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan program. Sebab, serapan anggaran yang tinggi secara administratif tidak cukup jika tidak dibarengi hasil nyata di lapangan.
“Jangan sampai anggaran hanya tinggi dalam laporan, tetapi rendah dampaknya bagi masyarakat,” menjadi semangat utama catatan Fraksi Golkar dalam pembahasan KUA-PPAS 2027.
Fraksi Golkar akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui laporan Banggar terhadap rancangan KUA-PPAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2027.
Persetujuan tersebut selanjutnya menjadi landasan untuk ditetapkan sebagai kesepakatan KUA dan PPAS dalam penyusunan APBD 2027. Namun, Fraksi Golkar meminta DPRD bersama pemerintah daerah terus memperkuat pengawasan. Setiap program prioritas harus memiliki target yang jelas dan dapat dievaluasi secara berkala. Dengan demikian, persetujuan KUA-PPAS 2027 bukanlah cek kosong bagi pemerintah daerah.
Justru setelah kesepakatan ditetapkan, tantangan sebenarnya dimulai: bagaimana memastikan setiap program yang masuk dalam APBD benar-benar dilaksanakan, tepat sasaran, berkualitas dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Fraksi Golkar berharap APBD 2027 mampu mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian masyarakat, mengurangi kesenjangan antarwilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tanjung Jabung Timur.
Setuju di meja sidang adalah satu tahap. Membuktikan manfaat APBD di tengah masyarakat adalah pertaruhan berikutnya. (Red).
Golkar Tanjabtim Beri “Peringatan”: APBD Jangan Hanya Habis, Manfaatnya Harus Terasa!
