Mukojambi.com, Tanjabtim – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas penyusunan Nota Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Menurut Fraksi Golkar, dokumen tersebut telah disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah, kondisi fiskal, serta kemampuan keuangan daerah.
Dalam pandangan umumnya pada rapat paripurna DPRD, Fraksi Golkar menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Meski memberikan apresiasi, Fraksi Golkar juga menyampaikan sejumlah catatan penting sebagai bahan penyempurnaan pembahasan KUA-PPAS 2027.
Di sektor pendapatan daerah, Fraksi Golkar menilai kemandirian fiskal harus terus diperkuat melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah diminta menggali seluruh potensi penerimaan secara optimal, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dan retribusi daerah, digitalisasi sistem pemungutan, optimalisasi pengelolaan aset daerah, hingga mendorong investasi yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
Selain itu, Fraksi Golkar menegaskan bahwa seluruh potensi pendapatan harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel agar mampu menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.
Pada sektor belanja daerah, Fraksi Golkar mengingatkan agar alokasi anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Anggaran diharapkan lebih difokuskan pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Golkar juga meminta belanja aparatur tetap dijaga secara proporsional sehingga ruang fiskal bagi pembangunan dan pelayanan publik semakin besar. Setiap rupiah anggaran, menurut Fraksi Golkar, harus menghasilkan manfaat yang nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, di bidang infrastruktur, Fraksi Golkar menilai pemerataan pembangunan masih menjadi kebutuhan utama masyarakat Tanjung Jabung Timur. Pemerintah daerah diminta memprioritaskan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan kabupaten, jembatan, jaringan irigasi, sarana air bersih, serta infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan pesisir.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pekerjaan infrastruktur agar memiliki daya tahan yang baik dan mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi masyarakat.
Tak hanya itu, Fraksi Golkar turut mendorong pemerintah daerah terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Perencanaan pembangunan harus berbasis data, pelaksanaan program harus tepat sasaran, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran perlu diperkuat untuk meminimalkan potensi penyimpangan.
Fraksi Golkar berharap pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat berlangsung secara objektif, konstruktif, dan dilandasi semangat kemitraan antara DPRD dan pemerintah daerah sehingga mampu menghasilkan APBD yang berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mempercepat pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Atas berbagai pertimbangan tersebut, Fraksi Golkar pada prinsipnya menerima Nota Pengantar Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fraksi Golkar berharap seluruh masukan, saran, dan rekomendasi yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyempurnaan dokumen tersebut, sekaligus mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi demi mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mandiri, berdaya saing, dan semakin sejahtera. ( Tim ).
Fraksi Golkar Tanjabtim Minta APBD 2027 Benar-Benar Berpihak kepada Masyarakat
