Mukojambi.com, Tanjabtim – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Prestasi tersebut menjadi catatan positif dalam tata kelola keuangan daerah. Pemkab Tanjabtim tercatat berhasil mempertahankan predikat WTP untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.
Namun, bagi Fraksi Gerindra, capaian WTP tidak semestinya berhenti sebagai simbol keberhasilan administrasi. Prestasi tersebut harus menjadi pijakan untuk memastikan setiap kebijakan dan perubahan anggaran benar-benar memberikan dampak terhadap pembangunan serta kepentingan masyarakat.
Hal itu disampaikan Fraksi Gerindra dalam Pandangan Umum terhadap Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2026.
Fraksi Gerindra mengapresiasi langkah Pemkab Tanjabtim yang telah menyampaikan dokumen KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026 kepada DPRD untuk selanjutnya dibahas bersama.
Menurut Fraksi Gerindra, pembahasan perubahan APBD bukan sekadar proses administratif, tetapi menjadi momentum penting untuk memastikan arah belanja daerah tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
” Fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD untuk dilaksanakan pembahasan bersama ,” demikian pandangan Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Samsir.
WTP Sembilan Kali, Tantangan Berikutnya Adalah Kualitas Belanja
Predikat WTP sembilan kali berturut-turut tentu menjadi capaian yang patut diapresiasi. Akan tetapi, keberhasilan memperoleh opini WTP pada dasarnya lebih banyak menunjukkan kepatuhan dan kewajaran penyajian laporan keuangan.
Karena itu, tantangan berikutnya adalah memastikan kualitas penggunaan anggaran. Setiap rupiah APBD harus mampu diterjemahkan menjadi program yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026 diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyesuaian angka anggaran, tetapi juga memperkuat efektivitas program pembangunan.
Fraksi Gerindra kemudian menyatakan sepakat agar pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2026 dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Gerindra juga menyampaikan ucapan Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia Tahun 2026, dengan semangat “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”.
Ucapan selamat juga disampaikan kepada Partai Amanat Nasional (PAN) yang memperingati HUT ke-28, seraya berharap PAN terus memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
” Semoga pandangan umum Fraksi Gerindra ini dapat menjadi masukan dan bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ,” demikian disampaikan dalam sidang DPRD.
Fraksi Gerindra menutup pandangan umumnya dengan menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026, sembari menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekeliruan dan kekhilafan dalam penyampaian pandangan fraksi. ( Red ).
Fraksi Gerindra Minta Perubahan APBD 2026 Benar-benar Dirasakan Seluruh Rakyat
