Mukojambi.com, Tanjabtim – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Meski pada prinsipnya dapat menerima dan mendukung rancangan tersebut untuk dibahas lebih lanjut, Fraksi Golkar menegaskan bahwa perubahan APBD tidak boleh berhenti pada sekadar menggeser angka pendapatan, belanja dan pembiayaan. Perubahan anggaran harus mampu menjawab persoalan masyarakat dan memastikan setiap rupiah uang daerah memberikan manfaat nyata.
Salah satu perhatian utama Golkar adalah kemampuan Pemerintah Kabupaten Tanjabtim meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Selain itu Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah lebih agresif menggali potensi PAD tanpa menjadikan masyarakat dan dunia usaha sebagai objek peningkatan pendapatan.
” Peningkatan PAD hendaknya tidak dilakukan semata-mata melalui peningkatan beban kepada masyarakat, tetapi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang potensial ,” demikian poin pandangan Fraksi Golkar dalam rapat paripurna pandangan Fraksi, Rabu ( 26/8/26).
Menurut Golkar, potensi sumber daya alam yang dimiliki Tanjabtim harus dapat dikelola secara optimal untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Selain itu, perbaikan sistem pemungutan, digitalisasi pelayanan serta peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan penerimaan daerah.
Aset Daerah Jangan Menganggur
Tak hanya PAD, Fraksi Golkar juga menyoroti pengelolaan aset milik pemerintah daerah.
Aset daerah diminta tidak sekadar tercatat dalam administrasi pemerintahan, tetapi harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
Dorongan tersebut menjadi penting di tengah kebutuhan pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal. Golkar menilai ketergantungan terhadap dana transfer pusat harus dikurangi secara bertahap melalui penguatan sumber-sumber pendapatan daerah.
Dengan demikian, pemerintah daerah dituntut tidak hanya mengandalkan penerimaan dari pusat ketika ruang fiskal semakin terbatas.
Belanja Daerah Harus Terasa Manfaatnya
Pada sisi belanja, Fraksi Golkar meminta perubahan anggaran diarahkan kepada program dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Pengalokasian anggaran, menurut Golkar, harus mempertimbangkan skala prioritas, tingkat urgensi, kemampuan fiskal daerah serta target pembangunan yang hendak dicapai.
Golkar juga mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak sampai mengurangi kualitas pelayanan dasar masyarakat.
Sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pertanian dan perkebunan, perikanan dan kelautan, peningkatan kualitas aparatur hingga penanggulangan kemiskinan harus tetap menjadi perhatian dalam perubahan anggaran 2026.
Yang tidak kalah penting, setiap belanja pemerintah daerah harus memiliki output dan outcome yang terukur. Artinya, keberhasilan program tidak cukup hanya dilihat dari terserapnya anggaran. Pemerintah juga harus mampu menunjukkan hasil dan dampak pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Maka dari itu, Golkar Minta Perencanaan Anggaran Jangan Asal Geser Program. Golkar juga turut mengingatkan pentingnya kualitas perencanaan dalam setiap perubahan program dan kegiatan.
Menurut fraksi ini, Dimana setiap perubahan yang dituangkan dalam KUPA dan Perubahan PPAS 2026 harus memiliki dasar perencanaan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Perubahan anggaran harus didasarkan pada kondisi aktual, capaian kinerja, kebutuhan mendesak dan kemampuan keuangan daerah.
Golkar juga meminta adanya kesinambungan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program agar tidak terjadi program yang tumpang tindih, salah sasaran atau minim manfaat.
Catatan ini sekaligus menjadi pengingat agar perubahan APBD tidak sekadar menjadi ruang untuk melakukan pergeseran anggaran tanpa ukuran keberhasilan yang jelas.
Transparansi dan Pengawasan Jadi Sorotan
Dalam pengelolaan keuangan daerah, Fraksi Golkar menegaskan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi.
Pemerintah daerah diminta memperkuat pengawasan internal dan memastikan seluruh program serta kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Golkar juga meminta rekomendasi maupun hasil pemeriksaan lembaga pengawasan ditindaklanjuti secara serius dan konsisten.
Bagi Golkar, pengawasan bukan dimaksudkan untuk menghambat jalannya pemerintahan, tetapi memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar berada pada jalur kepentingan masyarakat.
Dukungan Tetap Disertai Pengawasan Kritis
Fraksi Golkar menyatakan tetap berkomitmen menjalankan tiga fungsi DPRD, yakni legislasi, penganggaran dan pengawasan secara optimal.
Dukungan akan diberikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang berpihak kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah serta mempercepat peningkatan kesejahteraan. Namun, dukungan tersebut tidak berarti tanpa kontrol.
Fraksi Golkar menegaskan bahwa setiap dukungan harus tetap disertai pengawasan yang kritis dan konstruktif agar pelaksanaan APBD benar-benar sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Setelah mencermati Nota Keuangan Rancangan KUPA dan Perubahan PPAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2026, Fraksi Golkar pada prinsipnya menyatakan dapat menerima dan mendukung rancangan tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi Golkar, tantangan terbesar bukan hanya bagaimana anggaran disusun dan disepakati, tetapi sejauh mana perubahan APBD tersebut mampu mengubah anggaran menjadi manfaat nyata bagi masyarakat Tanjabtim.
Karena itu, pembahasan KUPA dan Perubahan PPAS 2026 diharapkan berlangsung terbuka, objektif dan konstruktif, dengan orientasi utama pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. ( Red ).
Golkar Soroti Kemandirian Fiskal Tanjabtim: PAD Jangan Hanya Andalkan Beban Masyarakat
