Mukojambi.com, Tanjabtim – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026. Mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), arah prioritas pembangunan, hingga strategi pemerintah menghadapi kebakaran permukiman yang terus berulang.
Sorotan tersebut disampaikan Fraksi NasDem saat menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS TA 2026, Rabu ( 26/8/26).
Fraksi NasDem menilai pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan yang lebih konkret mengenai tantangan dan langkah nyata dalam meningkatkan PAD.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengelolaan aset daerah yang berpotensi menjadi sumber pendapatan. Fraksi NasDem mencontohkan keberadaan billboard sebagai objek pajak reklame yang justru ditemukan terbengkalai, bahkan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
” Banyak kita lihat aset daerah seperti billboard sebagai objek PAD dari sektor pajak reklame yang terbengkalai, bahkan dalam kondisi membahayakan warga pengguna jalan ,” demikian sorotan Fraksi NasDem.
Billboard yang berada di kawasan Pasar Blok D, Kecamatan Geragai, disebut sebagai salah satu contoh yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Persoalannya bukan hanya menyangkut potensi penerimaan daerah, tetapi juga aspek penataan aset dan keselamatan masyarakat.
Karena itu, Fraksi NasDem meminta pemerintah menjelaskan apa saja tantangan utama dalam mengoptimalkan PAD pada perubahan KUA dan PPAS TA 2026 serta langkah konkret yang telah disiapkan untuk mengatasinya.
Prioritas Anggaran Jangan Sampai Pangkas Pelayanan Publik
Selain PAD, Fraksi NasDem juga mempertanyakan arah penyesuaian pendapatan dan belanja dalam Rancangan Perubahan APBD TA 2026.
Menurut Fraksi NasDem, perubahan struktur anggaran harus benar-benar diarahkan kepada sektor pembangunan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Jangan sampai penyesuaian anggaran justru berdampak terhadap kualitas pelayanan publik maupun program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi NasDem meminta pemerintah menjelaskan sektor pembangunan mana yang menjadi prioritas utama serta bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebakaran Berulang, NasDem Dorong Strategi Tak Lagi Sekadar Memadamkan
Sorotan paling tajam Fraksi NasDem juga diarahkan pada persoalan kebakaran permukiman padat penduduk yang terus berulang hampir setiap tahun.
Fraksi NasDem mendorong agar kebijakan penanggulangan kebakaran tidak lagi hanya bersifat reaktif dan responsif, tetapi ditransformasikan menjadi strategi preventif dan sistemik.
Artinya, pemerintah tidak cukup hanya hadir ketika api sudah membesar. Upaya pencegahan harus menyentuh akar persoalan, mulai dari penataan instalasi listrik, pembukaan dan perbaikan akses jalur evakuasi bagi armada pemadam, hingga peningkatan edukasi mitigasi mandiri kepada masyarakat.
Fraksi NasDem bahkan mendorong pemerintah mempertimbangkan penambahan sarana dan prasarana pemadam yang lebih sesuai dengan karakteristik wilayah Tanjabtim.
Di kawasan permukiman dengan gang atau akses sempit, misalnya, dapat dipertimbangkan penggunaan kendaraan pemadam berukuran kecil seperti motor roda tiga. Sementara untuk kawasan pesisir, sungai dan pantai, pemerintah dinilai perlu mengkaji kebutuhan hydrant maupun armada pemadam apung.
Yang menjadi sorotan, Fraksi NasDem mengaitkan kebutuhan penguatan penanggulangan kebakaran tersebut dengan peningkatan SILPA dalam rancangan perubahan anggaran.
SILPA yang sebelumnya tercatat sekitar Rp40,036 miliar meningkat menjadi Rp81,827 miliar. Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi ruang fiskal yang perlu dipertimbangkan untuk memperkuat program yang benar-benar mendesak bagi masyarakat, termasuk mitigasi dan penanganan kebakaran.
NasDem Minta Kebijakan Fiskal Tak Sekadar Mengikuti Angka
Di sisi lain, Fraksi NasDem juga mempertanyakan bagaimana pemerintah daerah mengintegrasikan asumsi makroekonomi nasional dengan kebijakan fiskal daerah.
Menurut Fraksi NasDem, perubahan KUA dan PPAS TA 2026 harus mampu menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena setiap perubahan pendapatan dan belanja daerah pada akhirnya akan menentukan seberapa besar ruang pemerintah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Fraksi NasDem meminta agar kebijakan fiskal daerah tidak hanya berorientasi pada penyesuaian angka dalam dokumen anggaran, tetapi benar-benar memperhitungkan kebutuhan riil masyarakat dan keberlanjutan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi NasDem menyampaikan pandangan umumnya terhadap Nota Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.
Kini publik menunggu jawaban pemerintah: apakah perubahan anggaran 2026 benar-benar akan menjadi momentum membenahi PAD, memperkuat pelayanan publik, sekaligus mengubah pola penanganan kebakaran dari sekadar memadamkan api menjadi mencegah bencana sejak dari sumbernya?. (Red).
NasDem Pertanyakan Optimalisasi PAD hingga Strategi Baru Hadapi Kebakaran di Tanjabtim
